“Mulai hari ini kami terpaksa menghentikan produksi listrik karena persediaan batu bara telah habis,” kata Field Manager PLTU Cilacap Sutikno, hari ini.

Dia tidak bisa memastikan kapan pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU yang memiliki kapasitas 2×300 megawatt tersebut datang.

Menurut dia, informasi awal menyebutkan pasokan batu bara akan datang sekitar 23 – 25 Juni 2008, tetapi hingga hari ini belum ada kepastian kapan datangnya.

Sebelumnya, PLTU mengalami defisit produksi sejak pekan lalu. Bahkan, untuk menghemat konsumsi batu bara terpaksa operasi satu unit turbin dihentikan.

Sejak akhir pekan lalu PLTU Cilacap hanya memproduksi listrik sekitar 100 megawatt dari satu unit turbin yang berkapasitas maksimal 300 megawatt.

Dengan tidak beroperasinya PLTU Cilacap, pasokan listrik ke jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) kembali mengalami defisit sebesar 600 megawatt.

Terkait hal itu, berdasarkan informasi dari Manager PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Cilacap Budi Purnomo, PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Cilacap yang meliputi wilayah Cilacap, Majenang, dan Kebumen, mengalami defisit hingga 16 megawatt.

Sementara itu, menurut Asisten Manajer PLN APJ Purwokerto Marsupriyanto, wilayahnya yang meliputi Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo mengalami defisit listrik hingga 8,6 megawatt

oleh : Moh. Fatkhul Maskur

JAKARTA: Pengesahan UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai membuat masalah kebijakan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) makin ruwet.

Edy Priyono, Direktur Akademika-Pusat Analisis Kebijakan Publik, mengatakan pedoman pelayanan terpadu satu pintu sebelumnya bersandar pada Permendagri 24/2006.

Tetapi, kemudian keluar UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam UU ini terdapay pasal tentang PTSP, yang disebutkan akan diatur dengan peraturan presiden.

“Di tengah masa tunggu perpres itu, keluar PP 41 yang juga mengatur pelayanan terpadu tanpa istilah satu pintu, menyatakan bahwa kelembagaannya akan diatur dengan permendagri, padahal sudah ada Permendagri 24,” ujarnya hari ini di Jakarta.

Kemudian keluarlah Permendagri baru, yang isinya tidak konsisten dengan Permendagri 24/2006. Banyak pemerintah daerah maupun praktisi usaha kecil menengah kebingungan.

Sekarang keluar UU UMKM, lagi-lagi mengatur PTSP juga, katanya akan diatur dengan PP. “Jadi sekarang ada dua peraturan dalam posisi pending, yaitu perpres yang mengacu pada UU Penanaman Modal dan PP yang mengacu pada UU UMKM. Apa kata dunia?”

oleh : Sepudin Zuhri

Krisis pangan yang mengancam dunia dan juga Indonesia membuat pemerintah menargetkan swasembada pangan, dengan menggenjot produksi beras. Tentu saja yang dimaksudkan adalah para petani agar mereka mencurahkan seluruh energinya agar menghasilkan beras sebanyak mungkin.

Namun, apakah dengan bermandikan keringat para petani mendapatkan keuntungan yang setimpal?

Hingga kini, tak dipungkiri nasib para petani masih memprihatinkan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan selalu melihat dua sisi, yaitu konsumen [masyarakat] dan sisi produsen [petani].

Dari sisi konsumen, pemerintah mengatur agar harga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan dari produsen, pemerintah mengatur harga yang layak bagi petani.

Di sinilah posisi pemerintah dituntut untuk benar-benar adil dan tidak boleh mengorbankan salah satu pihak.

Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudy M.S. mengatakan produk pertanian seperti beras harus dibeli dengan harga tinggi agar petani menikmatinya.

Dia mencontohkan harga beras di Jepang lebih dari Rp50.000 per kg, sementara di negara miskin seperti Fiji harga beras pun Rp15.000 per kg tanpa menimbulkan inflasi.

Di Indonesia, kenaikan harga beras dapat menimbulkan inflasi, karena masyarakat ekonomi menengah yang mengonsumsi beras, daya beli mereka rendah.

Tidak dipungkiri, pemerintah juga telah mengambil langkah dan kebijakan yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan mereka [masyarakat dan petani]. Bulog misalnya, memberlakukan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap beras dan gabah, bahkan telah menaikkan HPP itu.

HPP gabah kering panen dari Rp2.000 per kg kini menjadi Rp 2.200 per kg, sedangkan HPP beras naik dari Rp4.000 menjadi Rp4.300 per kg.

Namun, seperti disampaikan Direktur Utama Bulog Mustafa Abubakar, hampir 90% pengadaan beras Bulog dibeli dari para pedagang, sedangkan pembelian langsung dari petani hanya 10%.

Dia beralasan hasil panen petani rata-rata kecil, sehingga hanya petani besar yang langsung menjual langsung hasil panennya ke Bulog. Tugas para pedaganglah yang mengumpulkan hasil panen dari para petani kecil tersebut.

Artinya, pedagang membeli beras dan gabah dari petani dengan harga di bawah HPP, karena mereka [pedagang] harus menjual lagi ke Bulog dengan harga HPP.

Kebijakan lainnya, misalnya Departemen Pertanian mengatur distribusi pupuk bersubsidi. Dalam praktiknya terdapat penyelewengan yang dilakukan oknum pedagang dan menyebabkan timbulnya ekspor pupuk secara ilegal serta mengalirnya pupuk bersubsidi ke sektor perkebunan.

Pupuk bersubsidi masih diperlukan petani selama benar-benar pupuk itu sampai ke tangan para petani. Pemerintah harus melakukan pengawasan dengan turun ke lapangan dan mengevaluasi apakah tidak ada lagi kebocoran pupuk itu.

Departemen Perdagangan juga mengatur distribusi beras untuk rakyat miskin (Raskin), bahkan Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan akan ditambah jumlahnya dari 10 kg menjadi 15 kg per keluarga. Namun, tidak sedikit laporan dari daerah yang mengatakan kualitas berasnya tidak layak untuk dikonsumsi.

Sebulan yang lalu, Depdag juga mengeluarkan peraturan mengenai ekspor dan impor beras, tetapi belum tentu kebijakan itu membuat petani diuntungkan, karena yang menikmatinya adalah para pengekspor dan pengimpornya

Evaluasi kebijakan

Sepertinya, efektivitas kebijakan-kebijakan pemerintah patut dievaluasi mengingat nasib petani masih memprihatinkan.

Petani dari awal mengolah lahan sampai menjual hasil panennya tidak lepas dari peran pedagang. Ya, petani menjadi objek yang menggiurkan bagi dunia perdagangan.

Pada saat hendak menanam, petani membutuhkan benih, kemudian memerlukan pupuk untuk memelihara tanamannya. Semua bahan-bahan tersebut dibeli dari para pedagang.

Pada saat musim panen tiba, petani pun harus menjual hasil panennya ke pedagang. Inilah yang ditanggung petani, Pada saat harus membeli kebutuhan pertanian harga-harganya mahal, sedangkan saat hendak menjual hasil panennya harganya tidak layak.

Sementara itu, pedagang harus mengambil untung, dalam menjual harus ada keuntungan yang didapatkan, dan saat membeli produk petani pun dengan harga semurah-murahnya untuk mengambil keuntungan yang maksimal.

Rachmat mengatakan pedagang tidak bisa disalahkan, karena mereka [pedagang] harus mencari untung. Pemerintah yang salah, katanya, yang tidak mengatur barang-barang yang dapat atau tidak dapat diperdagangkan.

Menurut dia, semua barang kebutuhan pertanian tidak boleh diperdagangkan, seperti pupuk, benih, beras, kredit, harus langsung didistribusikan ke petani.

“Harga pupuk urea Rp1.200 per kg, NPK Rp1.800 per kg, tetapi sampai di tangan petani harganya berubah menjadi lebih mahal,” ujarnya.

Para pakar penelitian menilai, petani masih bersikap individual tidak berkelompok, sehingga tidak mempunyai daya tawar yang kuat. Misalnya, petani membuat kelompok, untuk mengumpulkan hasil panennya, kemudian menjual hasil panennya ke Bulog atau melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

Kini masalah baru muncul. Kenaikan BBM yang segera diumumkan akan kian menambah beban petani. Meskipun, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai langsung (BTL plus), tetapi program yang sama pada 2005 tidak berjalan mulus.

Permasalahan lainnya, baik jumlah petani maupun lahan pertanian semakin berkurang. Profesi petani identik dengan kemiskinan, karena memang kondisi petani di Indonesia memprihatinkan.

“Petani adalah profesi terhormat, dan seharusnya kaya, pemerintah yang membuat profesi sebagai petani terhina,” ujar Rachmat.

Oleh : Muhammad Chatib Basri (Direktur LPEM, Fakultas Ekonomi-UI)

Dari perspektif ekonomi makro, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata 28,7%, merupakan langkah tepat untuk mengatasi masalah inflation overhang. Pertanyaannya, bagaimana inflasi ke depan dan respons Bank Indonesia untuk mengatasinya?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya apabila kita melihat pola inflasi sebelum kenaikan harga BBM. Angka inflasi sampai dengan April 2008 tercatat 8,96% (year-on-year), di mana inflasi inti sebesar 8,22%, harga bergejolak (volatile food) 14,95%, dan harga yang diatur pemerintah (administered price) sebesar 5,58%.

Jika kita melihat pola bulanan, inflasi pada April 2008 sebesar 0,57%-trennya menurun dibandingkan dengan inflasi pada Maret, sebesar 0,95%. Dengan kondisi itu, kita sebenarnya melihat inflasi sebelum kenaikan harga BBM sudah relatif tinggi.

Inflasi ini dipicu oleh dua hal. Pertama, inflasi inti, karena meningkatnya ekspektasi inflasi akibat inflation overhang. Kedua, harga bergejolak akibat kenaikan harga pangan dunia yang ditransmisikan ke dalam inflasi domestik.

Kecenderungan naiknya inflasi sebenarnya bukan hanya unik bagi Indonesia. Inflasi di Vietnam sudah mencapai 21,4% selama April 2008, sedangkan di Thailand 6,2%, Filipina 8,2%, Singapura 6,7% (tertinggi dalam 25 tahun terakhir ini), dan China 8,5% (tertinggi dalam 11 tahun terakhir ini). Kebijakan moneter ketat pun mulai diterapkan di banyak negara.

Di Indonesia, kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008 jelas berakibat pada kenaikan inflasi. Inflasi pada Mei tercatat 1,41%, sehingga inflasi (year-on-year) mencapai 10,38%.

Seperti diduga, sumber inflasi yang utama berasal dari administered price. Dari total inflasi sebesar 1,41%, sekitar 0,62% (atau 43% dari keseluruhan inflasi) disebabkan oleh administered price.

Berdasarkan data BPS, inflasi harga yang diatur pemerintah pada Mei sebesar 2,84%. Karena kenaikan harga BBM baru dilakukan bulan lalu, dampak inflasinya akan terasa cukup signifikan pada Juni, khususnya inflasi harga yang diatur pemerintah.

Inflasi pada Mei yang relatif tinggi, mungkin juga disebabkan oleh adanya kesenjangan waktu antara sinyal pemerintah menaikkan harga BBM dan realisasi kebijakan yang sesungguhnya.

Kesenjangan waktu ini membuat pelaku ekonomi menaikkan harga sebelum harga BBM dinaikkan, dan menaikkan lagi harga ketika pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, dampaknya dua kali.

Itu sebabnya, bukan tidak mungkin inflasi pada Mei juga akan mengalami tekanan tidak hanya dari sisi administered price, tetapi juga dari ekspektasi inflasi. Secara empiris, dampak dari administered price akibat kenaikan harga BBM akan terlihat selama 2-3 bulan.

Hal ini terjadi ketika harga BBM dinaikkan, baik dalam periode pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri maupun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Artinya, setelah 2-3 bulan dampak administered price menghilang dan inflasi kembali kepada inflasi inti (core inflation). Dengan kata lain, dampak tekanan inflasi baru mulai melemah pada Juli 2008.

Kekhawatiran yang selalu muncul adalah risiko dari inflasi yang bersifat spiral atau terus-menerus meningkat setelah kenaikan harga BBM. Secara empiris, pola tersebut tidak pernah terjadi di negeri ini, karena Bank Indonesia memberikan respons yang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan inflasi yang bersifat spiral.

Bagaimana inflasi ke depan? Haruskah BI menaikkan tingkat bunga?

Untuk membahas hal ini, kita sebenarnya bisa belajar dari supply shock akibat kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1970-an. Oil shock yang terjadi menimbulkan stagflasi-kenaikan inflasi yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif-di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.

Bukti empiris menunjukkan bahwa kenaikan inflasi ketika itu juga disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi inflasi akibat keputusan the Fed mengatasi supply shock dengan meningkatkan pertumbuhan uang beredar. Argumentasi dari the Fed ketika itu adalah ekspansi moneter dibutuhkan untuk mendorong perekonomian agar keluar dari stagflasi.

Ironisnya, yang terjadi adalah, baik inflasi maupun pengangguran meningkat. Inflasi di AS mencapai 9%-10% dengan pengangguran 7%.

Chairman the Fed yang baru, Paul Volcker, kemudian memutuskan untuk memberlakukan kebijakan moneter ketat (disinflation). Akibatnya, memang terlihat inflasi turun dari 10% pada 1981 dan 1982 menjadi 4% pada 1983 dan 1984. Namun, harga yang harus dibayar adalah pengangguran meningkat menjadi 10% pada 1982 dan 1983.

Dalam literatur ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah sacrifice ratio, yaitu berapa pengorbanan yang harus diberikan-dengan meningkatnya pengangguran-akibat upaya penurunan inflasi.

Menarik untuk mengikuti argumentasi guru besar ekonomi dari Harvard University, Gregory Mankiw (2004). Dia menunjukkan bahwa walaupun Volcker mengumumkan rencana the Fed memberlakukan kebijakan moneter ketat, banyak pelaku ekonomi yang tidak sepenuhnya percaya. Akibatnya, ekspektasi inflasi terus berlanjut.

Kebijakan moneter ketat

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan moneter yang benar-benar ketat untuk mengendalikan inflasi, sehingga sacrifice ratio-nya cukup besar, walaupun masih relatif lebih rendah daripada perkiraan banyak ekonom sebelumnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ekspektasi memegang peranan yang sangat penting.

Robert Lucas Jr, pemenang nobel ekonomi dari University of Chicago (1976), pernah menulis bahwa ada perbedaan yang tajam antara mengendalikan roket dan pelaku ekonomi. Roket tidak akan mencoba mengerti atau memperkirakan apa yang dilakukan pengendalinya, sedangkan pelaku ekonomi akan berusaha mencoba mengerti dan memperkirakan langkah apa yang akan diambil pengendali kebijakan ekonomi. Itu sebabnya kredibilitas menjadi soal yang sangat penting bagi kebijakan moneter.

Berdasarkan data empiris, kenaikan harga BBM sebesar 30% pada 2005 hanya berdampak pada inflasi sekitar 2-3 bulan. Selain itu, stagflasi tidak terjadi di Indonesia saat ini.

Meski demikian, saya melihat pengelolaan ekspektasi inflasi sangat penting dilakukan. Artinya, walau nanti inflasi harga yang diatur pemerintah mereda setelah 2-3 bulan, jangan dilupakan inflasi inti tetap menjadi persoalan. Faktor yang banyak berperan dalam inflasi inti adalah ekspektasi dan nilai tukar.

Apa artinya? Saya melihat kebijakan moneter yang hati-hati tetap harus dilakukan, kendati dalam dosis yang relatif terbatas. Artinya, BI memang perlu menaikkan tingkat bunga ke depan, tetapi tidak perlu sedrastis pada 2005, yaitu dari 7,5% menjadi 12,75%.

Situasi pada 2005 memang berbeda dengan sekarang. Saat itu, selain kenaikan harga BBM, tingkat bunga BI juga tertinggal (behind the curve) dibandingkan dengan kecenderungan meningkatnya suku bunga di AS.

Saat ini, kita tidak berada dalam kondisi behind the curve, tetapi ekspektasi tetap harus dijaga. Oleh sebab itu, kenaikan bunga secara perlahan dan dalam dosis terbatas tetap dibutuhkan untuk memberikan signal bahwa BI akan memerangi inflasi.

Dengan kenaikan yang relatif terbatas, dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan sangat terbatas dan ekspektasi bisa dikendalikan. Pengendalian ekspektasi inflasi memang tidak mudah.

Ia membutuhkan bank sentral yang kredibel. Kredibilitas tersebut hanya bisa dibangun dengan terus menunjukkan komitmen terhadap upaya pengendalian inflasi secara konsisten.

Seperti yang dikatakan Lucas, pelaku ekonomi memang bukan roket, karena dia akan memperkirakan apa yang dilakukan pengendalinya. Saya kira, tugas besar dalam kebijakan makro saat ini adalah mengelola ekspektasi inflasi.

Price: 75000 IDR

Size: S, M, L, XL

Price: 75000 IDR

Size: S, M, L, XL

Price: 75000 IDR

Size: S, M, L, XL

Price: 75000 IDR

Size: S, M, L, XL

Price: 75000 IDR

Size: S, M, L, XL